You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Akui Jakarta Belum Ramah Pengendara
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Khawatir Pertahankan Lasro dan Andi Baso

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku khawatir adanya penyalahgunaan wewenang jika tetap mempertahankan Lasro Marbun dan Andi Baso Mappapoleonro. Basuki pun akhirnya mencopot keduanya dari jabatannya, pada Jumat (27/11) kemarin.

Pokoknya intinya saya tidak mau Pak Lasro dan Pak Andi yang mungkin tersangkut kasus UPS di APBD Perubahab 2014 itu masih menjabat

Sebab keduanya diduga terlibat dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS), scanner dan finger print pada APBD Perubahan 2014 lalu. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dicopot Basuki, Lasro Marbun Resmi Menganggur

"Pokoknya intinya saya tidak mau Pak Lasro dan Pak Andi yang mungkin tersangkut kasus UPS di APBD Perubahan 2014 itu masih menjabat," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (28/11).

Jika tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan wewenang. "Nanti jadi mis kalau Inspektorat diperiksa dia bisa kasih rekomendasi kalau ini enggak ada temuan," kata Basuki.

Seperti diketahui pada Jumat (27/11) kemarin, Basuki mencopot Lasro Marbun dan Andi Baso dari jabatannya. Sebagai penggantinnya Basuki mengangkat Meri Ernahani sebagai Kepala Inspektorat dan Junaedi S sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12814 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1486 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1476 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1428 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1113 personBudhi Firmansyah Surapati